Danrem 142/Tatag Hadiri Rapat Paripurna DPRD Prov. Sulbar menggunakan pakaian Adat Pasangkayu

Mamuju. Danrem 142/Tatag Brigjen TNI Farouk Pakar, S.Pd., M. Han menghadiri rapat paripurna DPRD Prov. Sulbar dalam rangka memperingati hari jadi ke-18 Prov. Sulbar digedung DPRD sementara. Kamis (22/09/22).

Ada yang menarik dari pelaksanaan rapat paripurna kali ini, yang mana para peserta rapat yang hadir tampil memukau dengan pakaian adat dari beberapa daerah di Sulawesi barat. Pada kesempatan tersebut tampak Danrem 142/Tatag Brigjen TNI Farouk Pakar, S.Pd., M. Han menggunakan pakaian adat daerah Pasangkayu.

Baca juga: Pangdam III/Siliwangi Sambut Kepulangan Prajurit Yonif 315/Garuda, Satgas Satuan Organik di Wilayah Papua

Adapun pembukaan rapat sidang paripurna dibuka oleh Ketua DPRD Prov. Sulbar Ibu Hj. Sitti Suraedah Suardi, SE., M.SI. Dalam sambutannya Ketua DPRD Prov. Sulbar memaparkan sejarah terbentuknya pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yang ditandai dengan pengesahan rancangan undang-undang pembentukan Provinsi Sulawesi Barat melalui DPR RI tanggal 22 September 2004 dan resmi sebagai provinsi yang ke-33 di Indonesia. Momentum tanggal 22 September 2004 inilah yang disepakati sebagai hari jadi Provinsi Sulawesi Barat kemudian dituangkan dalam peraturan daerah Provinsi Sulawesi Barat nomor 11 tahun 2006 tentang hari jadi Provinsi Sulawesi Barat.

Baca juga: Bakamla RI Sukses Gelar Latihan Bersama Hadapi Pencemaran di Laut

Pj. Gubernur Sulbar Dr.Drs Akmal Malik, M.Si dalam sambutannya mengatakan bahwa memang tidak mudah untuk mengelola sebuah daerah otonom baru karena berbagai persoalan dan keterbatasan yang di miliki namun kehadiran saya di Sulbar sebagai Pj. Gubernur siap untuk melakukan terobosan untuk membangun Provinsi Sulbar dengan langkah awal adalah progres data presisi karena data desa Presisi itu menyuguhkan data yang lengkap dan akurasinya terukur terkait informasi kependudukan, ekonomi, sosial dan pendidikan masyarakat.

Baca juga: Bambang Kristiono: Kehadiran Koarmada III di Kota Sorong adalah Implikasi Penegakan Kedaulatan di Wilayah Timur Indonesia

Pemprov Sulbar melibatkan Tim Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Insitut Pertanian Bogor (LPPM IPB) dalam perencanaan pembangunan daerah melalui pemanfaatan Data Desa Presisi (DDP). Kolaborasi dan Sinergitas seluruh pihak baik Pemerintah, DPRD, Birokrasi, Tokoh Masayarakat, Adat dan Agama serta seluruh lapisan Masayarakat sangat dibutuhkan dan kita harus terjalin komunikasi yang baik untuk mencapai tujuan bersama yaitu kemajuan Sulbar. Tegas Pj. Gubernur Sulbar.

Baca juga: Bedah Buku 'Loper Koran Jadi Jenderal' di Mabesad, Jenderal Dudung Tokoh Inspiratif